KETIKA DOKTER TERPAKSA MEMILIH

Kiriman Rendra Suhendra grup WA Alumni SMP Katolik St Paulus Palangka Raya disadur dari Detik News Com


Jakarta – 
Beberapa saat sebelum tulisan ini dibuat, saya harus memutuskan di antara tiga pasien Covid-19, mana yang akan dibantu menggunakan ventilator yang tinggal tersedia satu. Banyak yang harus saya pikirkan dalam memilih pasien-pasien ini: usianya, tingkat keparahannya, kombinasi penyakit yang diderita, tingkat potensi kesembuhannya, atau bahkan kedekatan emosional karena salah satunya saya kenal, misalnya.
Saat ini kolega-kolega saya sesama dokter Gawat Darurat dan Intensive Care Unit (ICU) hampir semua mengalami situasi ini, situasi yang sangat memeras energi dan emosi. Bagaimana tidak, kita “dipaksa” menentukan kehidupan orang dalam situasi yang serba tidak menyenangkan sambil terbayang tatapan mata para keluarga pasien yang penuh harap.
Memilah dan memilih prioritas pasien dalam dunia medis dan bencana disebut dengan triage. Dalam suasana normal, dokter akan memprioritaskan pasien dengan kondisi terberatlah yang menjadi prioritas pertama. Pasien-pasien yang cukup baik akan dilayani belakangan. Tetapi, dalam bencana berbeda cerita: bagaimana menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, sementara fasilitas jauh lebih sedikit dari jumlah pasien bisa diberlakukan
Dalam triage bencana, pasien-pasien yang memiliki potensi terselamatkan lebih besar didahulukan. Jadi yang kemungkinan selamatnya sangat kecil karena kondisinya sudah sangat parah justru menjadi prioritas belakangan. Mengapa demikian, karena pasien-pasien tersebut akan menghabiskan sumber daya dan fasilitas yang luar biasa besar dan lama, sementara potensi kesembuhannya kecil sekali. Maka sumber daya dan fasilitas justru diberikan pada yang potensi kesembuhannya lebih besar.
Dilema bagi kami para tenaga medis akan makin besar ketika salah satu atau lebih dari para pasien adalah kolega atau keluarga kami. Saat ini di beberapa rumah sakit nasional sedang merawat guru-guru kami, para guru besar kedokteran yang puluhan tahun melahirkan para dokter yang mengabdi pada masyarakat. Apakah kami tidak layak memprioritaskan mereka untuk kami tolong?
Di samping itu, bila ada pejabat publik yang ada di antara para pasien itu, dengan segala “tekanan” sosial di belakangnya, tentu menambah kerumitan yang ada. Dilema etik, moral, spiritual mengerubuti kami.
Yang terjadi di pengujung Juni dan terus masuk Juli 2021 lebih berat dibanding puncak sebelumnya. Dalam dua pekan ini saja Instalasi Gawat Darurat beberapa rumah sakit di banyak tempat terpaksa menutup layanan karena sudah terlalu penuh. Dengan berat hati saya sebagai Kepala IGD harus menjalankan penutupan itu berkali-kali sementara beberapa teman, saudara ,dan tetangga menghubungi saya untuk meminta mencari rumah sakit yang bisa menerima pasien Covid yang makin lemas. Ini terjadi lebih sering dibanding awal pandemi dan puncak pertama.
Segala hiruk pikuk pengalaman pribadi di atas rupanya sesuai dengan data nasional penderita Covid-19 yang naik tajam, penambahan kasus menembus angka 20.000 dalam sehari. Itu pun bagi banyak epidemiolog dan praktisi kesehatan data tersebut dipandang lebih kecil dari kejadian sebenarnya. Ditemukan selisih antara data rumah sakit, kabupaten/kota dengan propinsi dan pusat.
Sementara angka pasien naik, angka ketersediaan oksigen justru turun. Ada rumah sakit yang kehabisan, banyak rumah sakit harus melakukan penghematan besar-besaran. Akibatnya banyak pasien yang saturasi oksigen darahnya masih di atas 90% (normal 98%) tidak mendapat suplementasi oksigen karena difokuskan untuk pasien yang saturasinya di bawah 90%. Artinya, sekali lagi dokter dipaksa memilih siapa yang mendapat oksigen dan siapa yang “dibiarkan” dengan udara ruangan.
Karena menipisnya oksigen, rumah sakit sampai harus menunda banyak operasi, hanya operasi darurat yang dilaksanakan sehingga pasien-pasien non-darurat tidak terlayani secara optimal. Ini juga tidak gampang mengingat ada pasien-pasien dengan kriteria menengah: operasi bisa ditunda karena tidak mengancam jiwa, tapi bila ditunda akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya, pasien dengan patah tulang tertentu yang kalau tidak dioperasi sesungguhnya tidak mengancam jiwa, tapi kalau ditunda penyambungan tulangnya menjadi tidak normal. Artinya akan terjadi kecacatan, yang bila dilakukan operasi di kemudian hari tingkat kesulitannya berlipat. Tapi apa boleh buat, kita lagi-lagi harus memilih.
Di tengah impitan dilema yang tidak diketahui kapan selesainya ini, banyak yang masih saja menyalahkan tenaga medis dan rumah sakit. “Pasien dicovidkan” menjadi stigma yang terus berkembang di masyarakat, menuduh tenaga medis mengambil keuntungan dari pandemi ini. Banyak orang berpikir tunjangan Covid bagi kami sangat besar, jutaan atau belasan juta rupiah per bulan. Yang saya alami tidak demikian, sejak awal pandemi baru satu kali cair di bulan kemarin sekitar dua juta rupiah. Ada kepala daerah yang menyatakan tuduhan kepada rumah sakit mengejar target keuntungan itu secara terang-terangan, sungguh menyakitkan.
Belum lagi, pekerjaan untuk menyampaikan kebenaran ke masyarakat terus diganggu oleh oknum-oknum di dalam tubuh tenaga kesehatan sendiri. Ada mantan Menteri Kesehatan bergelar profesor yang bilang vaksin itu tidak perlu, hanya masker solusinya, namun ia sendiri mempromosikan vaksin Nusantara yang kontroversial itu. Padahal jelas terbukti secara ilmiah vaksin itu menurunkan angka keparahan dan kematian. Akibatnya kepercayaan masyarakat pada vaksin, tenaga medis dan para ahli makin menurun bersamaan dengan menurunnya ketaatan terhadap protokol kesehatan.
Seharusnya sekelas tokoh kesehatan justru memberikan edukasi yang baik dan benar. Dan sayangnya, yang seperti ini cukup banyak dan disambut oleh para podcaster dan influencer yang lebih mementingkan rating tayangannya daripada efek negatif yang mereka timbulkan.
Sekarang, ketika rumah sakit mengalami kesulitan menghadapi gelombang pasien Covid-19 yang makin banyak sementara fasilitas dan oksigen sangat terbatas dan tenaga medis bertumbangan, apa yang mereka lakukan untuk membantu? Sangat keras Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menghardik mereka: Anda tidak bertanggung jawab!
Kami, dokter dan seluruh tenaga medis berharap pemberlakuan PPKM Darurat yang berlaku sejak 3 Juni hingga 20 Juli se-Jawa-Bali dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian masyarakat terdampak Covid-19. Kalau toh tidak bisa menghilangkan kasus infeksi Covid-19 sampai titik nol, setidaknya angkanya jauh di bawah ketersediaan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang ada. Dengan demikian kita bisa menangani pasien dengan optimal, termasuk pasien-pasien non-covid.
Kami sebagai pelaksana lapangan penanganan pasien Covid-19 ini juga berharap ada kejelasan komando dari pemerintah karena kami melihat ada kesimpangsiuran komando di antara kementerian yang ada, di mana Kementerian Kesehatan bukan leading sector. Bersamaan dengan itu edukasi dan penegakan aturan di tengah masyarakat harus tegas, jelas dan konsekuen. Akurasi data harus ditingkatkan di setiap jenjang pemerintahan.
Pemerintah harus bergerak aktif dalam menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan di tingkat hilir. Kelangkaan alat, obat, dan oksigen jangan sampai terjadi lagi. Hentikan kontroversi, sisihkan dulu kepentingan selain urusan keselamatan, apalagi sekadar urusan politik praktis, dan tolong jangan ada yang memancing di air keruh. Mari kita kompak menghadapi bencana ini karena hakikatnya bencana adalah urusan setiap orang. Semoga Tuhan menyelamatkan kita.

*Dr. Ahmad Muttaqin Alim, Sp.An, M.Sc.DM Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, Kepala Instalasi Gawat Darurat, tinggal di Yogyakarta*