PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Sebuah Ringkasan dari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor
HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Istilah yang diperkenalkan dalam keputusan bersama ini seperti CTPS – Cuci Tangan Pakai Sabun dan PHBS – Pola Hidup Bersih dan Sehat, merupakan salah satu protokol yang wajib dilaksanakan warga satuan pendidikan dalam keadaan seperti pandemi covid-19 yang masih bercokol dan harus diwaspadai.

Dikatakan pada dasar Surat Keputusan Bersama empat menteri ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh terutama yang mengalami gangguan kendala teknis dan psikososial.

Maka pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sesuai dengan peta risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 masing-masing daerah.

Pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang bisa serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan

Dengan Keputusan Bersama Empat Menteri ini maka Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan berlaku surut sejak tanggal ditetapkan 20 November 2020.

Hal ini berarti Pemerintah Daerah beserta Satuan Pendidikan sudah saatnya mempersiapkan diri untuk mengadakan Pembelajaran Tatap Muka dengan syarat-syarat sebagai berikut :

A. Persiapan

  1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memastikan bahwa seluruh Kepala Satuan Pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka yang diletakkan pada dapodik atau EMIS bagi Madrasah dan setingkatnya.
  2. Apabila pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di luar lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
  3. Khusus untuk SMA, SMK, SLB izin diberikan oleh Pemerintah Provinsi.
  4. Sementara pemerintah kabupaten/kota memberikan izin untuk Taman Kanakkanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
  5. Kantor wilayah Kementerian Agama dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota berdasarkan hasil koordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dapat memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).
  6. Kepala Satuan Pendidikan menyediakan hal-hal penting sebagaimana Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan yang meliputi:
    a) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
    1) toilet bersih dan layak;
    2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
    3) disinfektan;
    b) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
    c) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
    d) memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) atau pengukur suhu tanpa sentuh;
    e) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
    1) memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol;
    2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
    3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
    4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
  7. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di
    satuan pendidikan.
  8. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
    a) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
    b) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
    c) tim pelatihan dan humas.
  9. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
  10. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.
  11. Membentuk Tim Gugus Tugas yang terdiri dari :
    a) Tim Pembelajaran
    b) Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan
    c) Tim Pelatihan dan Hubungan Masyarakat

Tim Pembelajaran memiliki tugas :

  • Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
  • Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
    a) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
    b) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik.
    c) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
  • Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
  • Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  • Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
    a) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
    b) mendata kontak layanan dukungan psikososial: seperti :
    1) pusat panggilan 119 ext 8;
    2) Himpunan Psikologi Indonesia, http://bit.ly/bantuanpsikologi;
    3) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, https://www.pdskji.org/home;
    4) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com
    5) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.
  • Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan :
    1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
    a) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri
    • tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
      2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
      3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi
      mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
      4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
      a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
      b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
      5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
      a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
      b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
      6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
      a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
      b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
      7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
      8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan

b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum
penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
d. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.
e. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima danwarung makanan tidak diperbolehkan dapat
berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
3) tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

  • Tim Pelatihan dan Hubungan Masyarakat

a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian ombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan
lain-lain yang mencakup:
1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu

B. Pertimbangan Pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dengan memperhatikan :
A. tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya;
B. kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
C. kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran
tatap muka sesuai dengan daftar periksa pada dapodik atau EMIS yang diwajikan diisi oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing.
D. akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR);
E. kondisi psikososial peserta didik;
F. kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
G. ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan (berarti bukan transportasi umum);
H. tempat tinggal warga satuan pendidikan (dekat dengan sekolah dan tidak harus antri di Halte Terminal Angkutan Umum);
I. mobilitas warga antarprovinsi, antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antarkelurahan/desa;
J. kondisi geografis daerah (terjangkau dari satuan pendidikannya)

C. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka

  1. Masa Transisi yang berlangsung selama dua bulan sejak dimulainya
    pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan (sejak izin diberikan pemerintah provinsi).
  2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
  3. Masa Pembiasan Baru dilaksanakan setelah masa transisi, jika kepala daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.
  4. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka,
    orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.
  5. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib memberhentikan kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan Pendidikan.
  6. Pemberhentian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka XI berdasarkan evaluasi bersama satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dapat dilakukan serentak atau bertahap dalam satu wilayah desa/kelurahan atau per wilayah kecamatan atau kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan risiko penyebaran COVID-19.
  7. Pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ditemukan dampak kesehatan yang bersifat lintas kabupaten/kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
  8. Jika dari hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di
    satuan pendidikan ditemukan dampak kesehatan yang bersifat lintas provinsi, pemerintah pusat dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

D. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

  1. Kondisi Kelas SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan
    program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.
  1. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (shift) Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan
  2. Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan yakni
    a. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain
    digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
    b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
    c. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
    d. Menerapkan etika batuk/bersin.
  3. Kondisi medis warga satuan Pendidikan : 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol. ; 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
  4. KANTIN tidak diperkenankan beroperasi selama MASA TRANSISI sebab Seluruh Warga Satuan Pendidikan diwajibkan membawa peralatan makanan dan peralatan pribadi masing-masing yang tidak saling dipinjamkan. Kantin baru beroperasi apalabila dinilai telah memenuhi protokol kesehatan dan diberikan kesempatan setelah Masa Transisi.
  5. Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan dalam bentuk pelajaran Tidak diperbolehkan satuan pendidikan, namun disarankan tetap
    melakukan aktivitas fisik di rumah masing-masing.
  6. Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tuapeserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.
    Setelah Masa Transisi dilewati maka diperbolehkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
  7. Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan

Kesiapan sekolah dalam Melaksanakan PTM dilaporkan baik kepada kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat melalui laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/
Selain itu untuk satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama Masyarakat pada laman http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/ ;

Sebelum dilaksanakan masa transisi PTM akan dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka
secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka; adapun Pemerintah daerah dapat memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan
pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.

Melalui panduan ini diharapkan pemerintah daerah memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanismepembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

Kunci operasional jika didapat kasus positif covid-19 di satuan pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dapat memberhentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID19 di satuan pendidikan tersebut.

Salinan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dapat diunduh di sini  

Bagi yang merasa berkenan berkomentar, sudilah mendaftarkan diri dahulu sebagai pengguna wordpress.com

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.